KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Sejak tahun 1995 e-government sudah mulai diterapkan contohnya Bina Graha Net yang berada di Istana Negara, lalu muncullah website instalasi kepemerintahan. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 adalah awal dari peningkatan perkembangan e-government. E-government meningkat secara signifikan tidak hanya pada pemerintahan pusat namun pemerintahan daerah saat ini sudah mulai menggunakannya.
a. Definisi E-government
E-government dapat didefinisikan sebagai pelayanan pemerintahan yang menggunaan teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan.
b. Manfaat E-government
1) Memberikan kualitas dalam bentuk pelayan kepada masyarakat.2) Sebagai sarana keterbukaan ditubuh pemerintah sehingga bisa dijadikan sebagai faktor pengontrol kinerja pemerintah dimana akhirnya pemerintah tersebut dapat bekerja tanpa penyelewengan penggunaan fungsinya.
3) Menghemat biaya administrasi.
4) Pemerintahan dapat menjawab serta mencari solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi.
c. Maksud serta tujuan dari peningkatan E-government
Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas terkait proses administrasi Negara atau keperluan lain-lain. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut terdapat beberapa tujuan yang akan tercapai :
1) Kebutuhan masyarakat akan informasi terpenuhi karena adanya penjaringan informasi kepada layanan publik yang berkualitas.2) Peningkatan perekonomian tentunya harus adanya hubungan interaktif kepada seluruh pedagang ataupun di dalam dunia bisnis.
3) Terdapat fasilitas yang mendukung untuk terjadinya dialog terbuka antara pemerintah dengan masyarakat.
4) Transaksi serta layanan antara lembaga pemerintahan yang transparansi.
2. Pemicu Utama E-government
Negara Indonesia terhitung terlambat dalam menerapkan dan mengembangkan bentuk pelayanan e-government ini dibandingkan dengan negara maju. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :
a. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan.b. Sistem administrasi sedang dalam proses pengembangan.
Perkembangan aplikasi di negara maju sangat cepat. Cepatnya perkembangan aplikasi komputer tersebut sudah mulai menimbulkan masalah untuk negara-negara tersebut sehingga hal tersebut merupaka hal serius sehingga diperlukan perhatian khusus untuk menangani hal tersebut. Berbeda dengan Indonesia yang perkembangannya cukup pelan dan belum menimbulkan masalah yang butuh penanganan khusus.
Pemicu utama perkembangan e-government menurut sejarahnya ada tiga konsep, yaitu :
a. Era globalisasi yang berkembang dengan pesat banyaknya isu-isu yang muncul pada masyarakat diantaranya seperti perdagangan bebas bea cukai, hak asasi manusia, pasar terbuka dan masih banyak lagi lainnya dan itu merupakan hal yang harus sangat diperhatikan pemerintah pusat dimana pemerintah pusat harus benar-benar mengontrol setiap isu yang ada. Pemerintah Tentunya harus mengambil reposisi dalam sebuah negara, dari mulai yang internal dikepemerintahan maupun pada masyarakat dimana pemerintah harus benar-benar memperhatikan semua aspek pada masyarakat.
b. Akibat kemajuan pada teknologi tentunya sangat dengan mudah data dan informasi dapat diakses masyarakat di seluruh belahan dunia, hanya butuh beberapa detik untuk mengakses sebuat data atau informasi yang ada. Peranan pemerintah untuk mengatur bagaimana menyikapi dalam melayani masyarakat, dikarenakan secara tidak langsung masyarakat yang mengambil alih.
c. Peningkatan pada kualiats pola pikir atau kegiatan masyarakat dimana dunia industri memerlukan tenaga yang lebih mengerti teknologi terbaru dari mesinnya. Pada kinerja di sektor swasta percepatan kemajuan terbilang lebih lambat, sehingga masyarakat tahu adanya sebuah ketidak sejajaran pada sistem palayanan. Secara tidak langsung masyarakat menghimbau kepada pemerintah bagaimana caranya agar dapat meningkatkan kinerjanya. Ketiga aspek tersebut merupakan tekanan yang dilakukan oleh masyarakat pada pemerintah agar dapat memperbaiki kinerjanya yang lebih signifikan, dengan adanya teknologi.
3. Strategi Pengembangan E-government
Strategi pada e-government dikerjakan dalam 6 strategi, diantaranya :
a. Sistem pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan dapat dipercaya.
b. Pengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, harus mengikut sertakan dunia usaha.
c. Sistem manajemen pada proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
d. Dalam pengembangan industri telekomunikasi dan informasi, dunia usaha harus memanfaatkan teknologi.
e. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.
f. Pengembangan kapasitas SDM ditubuh pemerintah pusat dan daerah yang disertai dengan meningkatnya e-literacy masyarakat.
4. Tugas Humas Pemerintah
Transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga. Transparansi dalam menjalankan fungsi sebuah lembaga serta transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sangat penting karena masyarakat berhak untuk mengetahui suatu kebenaran. Sebagai jembatan informasi antara suatu lembaga dengan masyarakat maupun antara lembaga, posisi humas suatu lebaga di pemerintahan sangatlah penting. Beberapa tugas penting humas suatu lembaga menurut yang dikutip oleh Amalia (2012):
a. Menurut Ardianto, E. (2011:239) menjelaskan bahwa kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan kegiatan utama pemerintah. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pemerintah harus memiliki birokrasi yang sederhana.b. Menurut Cutlip.C dan Broom (2007:468) praktisi humas pemerintah memiliki tugas utama yakni memberikan informasi. Harus diingatkan juga bahwa dalam sistem politik harus mampu memberi jarak (membatasi) peran khusus.
Joice J Gordon mengartikan humas seharusnya berperan khusus yang berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Berikut tugas humas yang dijelaskan Gordon: a. Memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konstituen tentang agenda kepemerintahan. b. Memastikan bahwa adanya suatu kerjasama yang aktif di dalam sebuah program kepemerintahan dan adanya kewajiban untuk mematuhi kebijakan. c. Memajukan dan mendorong masyarakat agar dapat mendukung kebijakan serta program pemerintah. d. Dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
5. Isu sosial dan masalah
Berikut ini adalah beberapa isu sosial dan masalah yang muncul dari penerapan sistem eGovernment.
a. Semakin bebasnya dalam hal akses situs pemerintah, dapat menimbulkan cyber crime sehingga dapat merusak sistem komputer pada e-government.
b. Semakin berkurangnya komunikasi atau interaksi sosial antara admin pemerintah dengan masyarakat.
c. Kurangnya pengetahuan atara masyarakat satu dengan yang lainnya dalam penggunaan e-government, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas.
d. Kurangnya pelayanan yang diberika, karena sistem manajemen atau proses kerja dalam hal kesiapan prosedur dan peraturan masih membatasi SDM.
e. Belum kuatnya strategi mengenai anggaran yang digunakan untuk pengembangan situs e-government.
f. Sejumlah faktor seperti keamanan informasi, otentikasi, dan standarisasi antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.
g. Kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet masih terdapat kesenjangan. Meskipun telah lama diatur dalam undang-undang untuk segera diterapkan di seluruh sendi pemerintahan, namun tidak semua daerah menerapkan sistem e-government.
SOAL LATIHAN !!!
JAWAB :
E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses administrasi pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Hal ini melibatkan integrasi sistem informasi, pengumpulan data, dan pengolahan informasi dalam sistem yang terpusat dan terintegrasi.
Peran komputer di bidang pemerintahan sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan administrasi pemerintah. Dengan adanya komputer, proses administrasi pemerintah dapat dilakukan lebih cepat dan mudah, serta dapat mengurangi biaya dan sumber daya yang diperlukan. Selain itu, komputer juga memungkinkan terciptanya basis data yang terintegrasi untuk memudahkan akses informasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
Penerapan e-government yang benar harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti infrastruktur TIK yang memadai, keamanan data dan privasi, dukungan dari pihak manajemen pemerintahan, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, proses perencanaan, pengembangan, dan implementasi e-government juga harus dilakukan secara terstruktur dan terukur.
Beberapa faktor yang dapat mendorong penerapan e-government di dalam pemerintahan adalah adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta persaingan antar negara untuk menjadi lebih maju dan modern dalam penerapan teknologi.
Manfaat e-government bagi masyarakat antara lain adalah memudahkan akses terhadap layanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan layanan publik.
Di Indonesia, penerapan e-government telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk meningkatkan penerapan e-government, seperti pembuatan portal e-government dan sistem pelayanan publik online. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan e-government di Indonesia, seperti kurangnya infrastruktur TIK yang memadai di daerah-daerah terpencil, serta kurangnya keterampilan dan literasi digital masyarakat di sebagian wilayah Indonesia.